Gomalang.id – Malang,– Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin saat doorstop selesai rapat paripurna di DPRD Kota Malang,mengatakan jika sikap abstain lima fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak berdampak secara hukum terhadap jalannya pemerintahan.
Meski demikian, keputusan tersebut menjadi pukulan psikologis moral birokrasi,hal itu sekaligus sebagai evaluasi bagi Pemerintah Kota Malang.
Sikap abstainnya lima fraksi adalah bagian dari dinamika politik dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD.
Wakil Wali Kota Malang menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dan tata tertib DPRD.
Menurut Ali,bahwa mayoritas fraksi memberikan catatan terkait tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) termasuk masih banyaknya jabatan yang belum terisi secara definitif,Senin (27/07/2026)
“Adanya abstain dalam sidang paripurna hari, bagi kami dipihak Pemerintah Kota Malang bukan sebuah persoalan,”ungkap Ali.
“Kami anggap itu sebagai bentuk penolakan yang menjadi bagian dari evaluasi. Poin pentingnya adalah seluruh fraksi telah memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan ke depan,” tegas Ali, disampaikan usai rapat.
Pihaknya meminta seluruh rekomendasi untuk ditindaklanjuti.Dan setiap poin akan diberi catatan khusus yang akan dikoordinasikan oleh Pak Sekda untuk menjadi bahan evaluasi setiap OPD,” lanjut Ali sembari menoleh ke Sekda disisihnya.
Ia memastikan , bahwa seluruh rekomendasi DPRD nantinya akan menjadi bahan penyusunan kebijakan dan pembahasan APBD untuk Tahun Anggaran 2027
Wakil Wali Kota juga mengakui ,adanya kekosongan di 79 jabatan yang terjadi lingkungan Pemkot Malang,dan hal tersebut menjadi salah satu rekomendasi resmi yang telah disampaikan hampir seluruh fraksi dalam sidang. (Her)
