MALANG, Gomalang.id–Anggota DPRD Kota Malang periode 2024-2029, Ahmad Zakaria, kembali turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi konstituennya dalam agenda Reses tahun 2026. Bertempat di Jalan Rawisari-Supit Urang, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Selasa malam (10/02/2026), politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini membawa misi edukasi sekaligus advokasi bagi warga di Daerah Pemilihan (Dapil) 5.
Sebagai anggota Komisi B yang membidangi perekonomian dan keuangan, pria yang akrab disapa Zaka ini fokus membedah peran vital Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menopang kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Edukasi BUMD: Mengenal Perumda Tunas hingga Program ‘Ojir’
Dalam paparannya di depan 200 warga, Zaka menekankan bahwa Kota Malang memiliki tiga instrumen BUMD utama yang harus diketahui masyarakat:
Perumda Air Minum Tugu Tirta (PDAM):
1. Fokus pada pemenuhan air bersih dan pengelolaan limbah. Zaka menegaskan dukungannya agar tarif retribusi tetap terjangkau bagi masyarakat kecil.
2. Perumda Tunas: Transformasi dari RPH yang kini merambah sektor perdagangan melalui TunasMart. BUMD ini menyediakan daging berkualitas, jasa pemotongan, hingga komoditas pokok seperti beras dan cabai dengan harga kompetitif.
3. PT BPR Tugu Artha Sejahtera (Perseroda): Lembaga keuangan yang memiliki program unggulan “Ojir” (Ojo Percoyo Karo Rentenir), sebuah solusi kredit bagi warga agar terhindar dari jeratan lintah darat.
Menariknya, sesi tanya jawab mengungkap fakta bahwa sebagian besar warga masih hanya mengenal PDAM, sementara Perumda Tunas dan BPR Tugu Artha masih terdengar asing.
”Ini menjadi evaluasi bagi kami. Keberadaan Perumda Tunas maupun Perseroda Tugu Artha harus lebih terpenetrasi hingga ke tingkat RW dan RT. Warga harus tahu dan paham manfaatnya agar potensi PAD kita bisa lebih optimal,” tegas Zaka kepada media.
Mengawal Aspirasi: Dari Bedah Rumah Hingga Keluhan PPDB
Tidak hanya soal BUMD, reses kali ini juga menjadi ajang tumpahan keluh kesah warga terkait masalah sosial dan infrastruktur. Salah satu warga mengeluhkan mandeknya proposal bedah rumah yang sudah diajukan ke Pemerintah Kota Malang selama satu tahun tanpa kejelasan.
Selain itu, masalah Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) atau PPDB kembali mencuat sebagai momok tahunan bagi orang tua siswa di Kecamatan Sukun.
Menanggapi hal tersebut, Ahmad Zakaria berjanji akan melakukan koordinasi lintas komisi:
• Masalah Pendidikan: Akan didorong melalui Komisi D dan Dinas Pendidikan agar ada evaluasi sistematis sehingga warga tidak bingung saat pendaftaran sekolah.
• Masalah Bedah Rumah: Zaka akan berkoordinasi dengan Komisi C dan pihak eksekutif (Pemkot) untuk melacak status proposal warga tersebut.
Optimalisasi Kinerja Direksi BUMD
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Zaka mengingatkan agar jajaran direksi dan karyawan BUMD meningkatkan kinerjanya. Ia tidak ingin BUMD hanya sekadar ada, tapi harus memberikan dampak nyata bagi kantong daerah dan pelayanan publik.
”Karyawan dan direksi harus optimal. Kami di Komisi B akan terus melakukan pengawasan ketat. Semua catatan aspirasi dari Rawisari malam ini akan saya bawa ke Ketua DPRD dan komisi terkait untuk segera ditindaklanjuti,” tutup legislator PDI Perjuangan tersebut.
Melalui giat reses ini, Ahmad Zakaria menunjukkan bahwa fungsi keterwakilan bukan sekadar mendengar, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak dan fasilitas yang telah disediakan oleh negara melalui BUMD. (Rul)
