Gomalang.id – Malang,- Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M., menghadiri rapat koordinasi dan monitoring program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Staf Khusus KSP RI, Alfret Denny Djoike Tuejeh, di Pendopo Agung Kabupaten Malang,Senin (07/09/2026) siang
Poin penting dari koordinasi tersebut adalah soal Pengawasan & Anggaran. Bupati Malang menegaskan agar pelaksana MBG tidak main-main dengan program ini, serta rencana pengadaan test kit senilai Rp1,7 miliar untuk pencegahan keracunan pangan.
Adapun cakupan & Layanan soal MBG, di Malang mencakup 627.925 penerima manfaat yang dilayani oleh 258 SPPG, di mana 226 di antaranya (87,6%) telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)
Acara ini turut dihadiri Wakil Bupati, Forkopimda, DPRD, dan jajaran camat se-Kabupaten Malang,serta anggota legeslatif DPRD Kabupaten Malang dari Komisi IV Zulham Mubarak.
Bupati Malang, Sanusi merencanakan pengadaan test kit untuk menguji keamanan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai upaya mencegah terjadinya keracunan pada penerima manfaat. Pengadaan alat tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp1,7 miliar.
“Alat untuk uji tes Makan Bergizi Gratis nanti kami cukupi, minimal masing-masing SPPG kami berikan satu paket. Kemudian sekolah penerima juga kami berikan supaya pengawasan di sana juga ada,” ujar Sanusi di Pendopo Agung Kabupaten Malang,usai acara.
saat ini terdapat sekitar 258 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Malang. Namun, Pemkab Malang berencana menyiapkan sekitar 100 test kit dengan estimasi harga Rp17 juta per alat.
Kebutuhan anggaran untuk pengadaan test kit diperkirakan mencapai Rp1,7 miliar.
“Harus prioritas. Karena ini berkaitan dengan keselamatan anak bangsa,” tegas Sanusi.
Rencana tersebut juga mendapatkan perhatian dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Malang.
Anggota DPRD Kabupaten Malang, Zulham Mubarak, kepada awak media mengatakan hingga saat ini legislatif belum menerima draf pengajuan pengadaan test kit tersebut.
“Sampai saat hari ini kami belum menerima draft pengajuannya. Karena ini kan menurut saya baru rencana, usulan reaktif dari kegiatan yang kami anggap seremonial namun ada produk untuk kebijakan,” kata Zulham.
Meski demikian, Zulham membuka kemungkinan agar pengadaan alat tersebut tetap diusulkan dalam pembahasan anggaran.
Pertimbangannya adalah test kit berkaitan dengan aspek keamanan makanan dan keselamatan dalam pelaksanaan program MBG.
Namun, menurut Zulham untuk pengadaan satu alat bagi setiap SPPG belum tentu dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran Pemkab Malang.
“Dengan asumsi kalau sekitar hampir 300-an SPPG yang ada di Kabupaten Malang, maka penganggaran untuk setiap SPPG sepertinya tidak mungkin. Dengan keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Sebagai alternatif, Zulham menyebut pengadaan secara sampling menjadi opsi yang lebih memungkinkan. Ia memperkirakan sekitar 100 test kit masih dapat diupayakan dalam pembahasan anggaran.
“Yang memungkinkan adalah disampling. Minimal 100 alat itu masih mungkin. Karena pertama, untuk keselamatan yang jelas, dan kedua kami melihat kemampuan anggaran Kabupaten Malang. Tetapi ini masuk dalam kajian kami,” jelas Zulham. (Rul)
