MALANG, gomalang.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP, melakukan serangkaian agenda reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di wilayah Malang Selatan pada Sabtu, 14 Februari 2026. Dalam kunjungan kerja tersebut, politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menemui konstituen di dua titik utama, yakni Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Sumawe) dan Kecamatan Turen.
Berbagai isu krusial mencuat dalam dialog tersebut, mulai dari macetnya layanan kesehatan gratis bagi warga miskin, kebutuhan mekanisasi pertanian, hingga persoalan dana desa.
Darurat Layanan Kesehatan: Aktivasi PBI yang Non-Aktif
Salah satu aspirasi paling mendesak yang diterima Sri Untari adalah banyaknya kartu Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan milik warga miskin yang tiba-tiba non-aktif. Hal ini menjadi kendala serius bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan medis segera.
”Kami menerima laporan ada warga yang gagal melakukan cuci darah karena status PBI-nya tidak aktif. Bahkan, ada pasien ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) yang sempat ditolak RSJ Lawang karena kendala serupa,” ungkap Sri Untari saat memberikan keterangan kepada media, Senin (16/02/2026).
Menanggapi hal tersebut, Sri Untari berkomitmen untuk segera melakukan koordinasi lintas sektoral. “Ini menyangkut nyawa manusia. Saya akan berkoordinasi dengan BPJS Kanwil Jatim, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial agar ada solusi konkret untuk mengaktifkan kembali PBI bagi warga yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Dorong Hilirisasi Pertanian dan Budidaya Komoditas Ekspor
Saat bertemu dengan Komunitas Tani di Desa Ringinsari, Sumawe, Sri Untari melihat potensi besar dari sektor perkebunan. Para petani setempat kini mulai membudidayakan tanaman bernilai ekonomi tinggi yang dijuluki sebagai “Emas Hijau”, yakni Vanili (Vanilla planifolia).
Selain Vanili, wilayah Sumawe juga menunjukkan keberhasilan dalam mengembangkan:
Jagung Hitam (Black Corn): Pangan fungsional kaya antosianin yang diminati pasar luar negeri.
Talas Jepang (Satoimo): Komoditas umbi-umbian rendah karbohidrat yang menjadi primadona ekspor untuk bahan baku kosmetik dan diet sehat.
”Tanah di Sumawe sangat subur. Saya sudah meninjau langsung lahan milik Pak Toha yang menanam Vanili dan Jagung Hitam. Ini adalah komoditas ekspor yang harus kita dukung pengembangannya,” ujar Untari.
Untuk menekan biaya produksi, para petani juga mengusulkan pengadaan mesin pengolah pupuk organik. Dengan adanya mesin ini, petani dapat memanfaatkan kotoran ternak yang melimpah di desa untuk diolah menjadi pupuk secara mandiri, sehingga tidak lagi bergantung pada pupuk non-subsidi yang harganya kian melambung.
Dialog dengan Kepala Desa: Koperasi Merah Putih dan Dana Desa
Bergeser ke Kecamatan Turen, Sri Untari menggelar pertemuan dengan para Kepala Desa se-Malang Selatan di Ocean Garden. Fokus pembahasan utama adalah mengenai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP), yang merupakan program dari Pemerintahan Prabowo Subianto.
Para Kades berharap regulasi dan petunjuk teknis (Juknis) mengenai KMP segera diperjelas agar dapat segera memberikan dampak ekonomi bagi desa. Selain itu, para pimpinan desa mengeluhkan adanya pemotongan Dana Desa yang dinilai menghambat akselerasi pembangunan infrastruktur di tingkat bawah.
”Terkait KMP, kami akan menjembatani koordinasi dengan kementerian terkait dan Pemerintah Kabupaten. Sedangkan untuk isu dana desa, ini menjadi catatan penting bagi kami di tingkat provinsi untuk dikawal agar pembangunan di desa tetap berjalan optimal,” imbuh tokoh perempuan yang akrab disapa Srikandi Perjuangan ini.
Komitmen Pendidikan dan Kesejahteraan Kader
Tidak hanya soal ekonomi dan kesehatan, Sri Untari juga menaruh perhatian pada isu pendidikan di Sumawe. Menanggapi adanya laporan anak putus sekolah, ia berjanji akan mencarikan solusi agar setiap anak di wilayah tersebut mendapatkan hak pendidikan yang layak.
Menutup rangkaian resesnya, Sri Untari menegaskan bahwa seluruh poin aspirasi—mulai dari masalah kesehatan, pertanian, hingga tata kelola desa—akan dibawa ke meja diskusi di DPRD Provinsi Jawa Timur untuk diperjuangkan melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat. (Rul)
