JAKARTA, GOMALANG.ID – Gelombang solidaritas pengemudi transportasi daring kembali menggema di Ibu Kota. Sebanyak 85 hingga 90 perwakilan pengemudi ojek dan taksi online asal Jawa Timur turut ambil bagian dalam aksi unjuk rasa akbar di Jakarta, bergabung dengan ribuan rekan sejawatnya yang datang dari sekitar 19 daerah di seluruh Indonesia.
Kehadiran kontingen dari Jawa Timur, yang di antaranya tergabung dalam wadah komunitas Geranat’s, menjadi sorotan tersendiri. Sebelum tiba di titik aksi, perjalanan rombongan pengemudi roda dua dan roda empat asal Bumi Majapahit ini dilaporkan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian demi memastikan keamanan serta kelancaran arus lalu lintas menuju Jakarta.

Di tengah hiruk-pikuk aksi, massa menyuarakan keresahan mendalam terkait nasib dan payung hukum profesi mereka. Tuntutan utama yang dibawa ke meja pemerintah dan parlemen adalah desakan agar pembahasan serta pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) khusus perlindungan dan kesejahteraan pengemudi transportasi online segera dirampungkan. Meski regulasi tersebut sejatinya telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas, para pengemudi menilai prosesnya berjalan di tempat dan terkesan mandek tanpa kepastian.
Selain mendesak percepatan legislasi, massa aksi juga menyoroti ketimpangan relasi kemitraan dengan pihak penyedia aplikasi. Mereka menuntut hadirnya regulasi yang tegas terkait jaminan kesejahteraan pengemudi, penerapan sanksi nyata bagi aplikator yang melanggar aturan, serta terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat di ekosistem transportasi digital.

Persoalan krusial lainnya yang turut disuarakan adalah transparansi dan kepastian mengenai skema tarif serta batas maksimal potongan komisi. Para pengemudi menilai dinamika regulasi yang ada saat ini, termasuk implementasi serta turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026, masih menyisakan celah yang merugikan pendapatan mitra di lapangan.
Melalui aksi gabungan lintas daerah ini, para pengemudi berharap pemangku kebijakan tidak lagi menutup mata dan segera mengambil langkah konkret guna memberikan kepastian hukum serta keadilan ekonomi bagi jutaan pekerja transportasi daring di Tanah Air. (Qin)








