Pemuda Pancasila Kota Malang Kukuhkan Nahkoda Baru, Siap Kawal Program Prioritas Pemerintah Kota

IMG_20250502_235724

gomalang.id, Malang – Semangat persatuan dan komitmen untuk kemajuan Kota Malang kembali berkobar dalam acara pelantikan yang digelar oleh Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Malang. Organisasi kemasyarakatan ini secara resmi melantik lima Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) terpilih beserta jajaran pengurus badan otonom. Pengambilan sumpah janji yang khidmat menandai kesiapan para pemimpin baru ini untuk mengemban amanah dan melanjutkan estafet kepemimpinan dalam organisasi.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Malang, Ripkianto, dengan lantang memimpin prosesi sumpah janji, mengukuhkan kesiapan para Ketua PAC dari berbagai wilayah di Kota Malang. Kelima PAC yang kini memiliki pemimpin baru adalah PAC Blimbing, PAC Lowokwaru, PAC Klojen, PAC Sukun, dan PAC Kedungkandang. Momen penting ini disimbolkan dengan penyerahan Bendera Pataka Pemuda Pancasila secara langsung oleh Ripkianto kepada masing-masing ketua PAC, sebuah representasi dari tanggung jawab dan kepercayaan yang kini mereka emban.

Di hadapan para anggota yang hadir, Ripkianto, yang akrab disapa Ripki, menyampaikan orasi yang membakar semangat. Ia menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan marwah organisasi Pemuda Pancasila. Lebih dari sekadar menjalankan tugas formal, Ripkianto mengajak seluruh Ketua PAC dan anggota untuk bekerja dengan ketulusan hati, dilandasi cinta yang mendalam terhadap organisasi.

“Saya berharap, setelah dilantik, gunakan hati kalian, gunakan niat kalian yang tulus. Cintai organisasi ini, jaga organisasi ini dengan segenap jiwa raga, sehingga marwah Pemuda Pancasila Kota Malang memiliki manfaat yang jauh lebih besar bagi masyarakat,” serunya dengan penuh semangat, disambut riuh dukungan dari para hadirin.

Lebih lanjut, Ripkianto menyampaikan pesan penting kepada seluruh anggota Pemuda Pancasila Kota Malang untuk senantiasa menjaga kondusifitas, keamanan, dan ketertiban di Kota Malang. Ia mengingatkan bahwa peran organisasi tidak hanya terbatas pada acara-acara seremonial, tetapi harus mampu memberikan kontribusi nyata dan manfaat yang signifikan bagi masyarakat luas serta kemajuan Kota Malang.

“Rapatkan barisan kalian, solidkan setiap anggota yang kalian pimpin. Jadikan Pemuda Pancasila Kota Malang sebagai organisasi yang memiliki martabat tinggi dan kehadirannya senantiasa membawa manfaat positif bagi banyak orang,” tegas Ketua MPC, memberikan arahan yang jelas bagi kepengurusan yang baru dilantik.

Dalam kesempatan tersebut, Pemuda Pancasila Kota Malang juga menegaskan komitmennya untuk terus membangun sinergitas yang kuat dengan Pemerintah Kota Malang. Organisasi ini menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh program-program prioritas yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kota, serta aktif mengawal implementasi kebijakan-kebijakan yang ada.

“Program-program prioritas ini adalah amanah, janji dari Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota Malang. Sampai saat ini, masih berjalan kurang lebih 20 hingga 30 persen. Inilah yang harus kita kawal bersama. Karena siapa lagi yang akan mengawal jalannya pemerintahan kota ini jika bukan organisasi-organisasi masyarakat, dan Pemuda Pancasila memiliki tanggung jawab besar dalam hal ini,” pungkas Ripkianto, menandaskan peran strategis Pemuda Pancasila dalam pembangunan Kota Malang.

Dengan kepengurusan baru yang solid dan semangat yang membara, Pemuda Pancasila Kota Malang siap mengambil peran aktif dalam mewujudkan Kota Malang yang lebih baik, aman, dan sejahtera, sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah. Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi organisasi untuk semakin memperkuat eksistensinya dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat Kota Malang.

Berita Terkait

Dilema Sekolah Swasta di Kota Malang Hadapi Putusan MK tentang Sekolah Gratis

Dilema Sekolah Swasta di Kota Malang Hadapi Putusan MK tentang Sekolah Gratis

Sekolah swasta di Kota Malang menghadapi dilema serius menyusul putusan Mahkamah Konstitusi tentang sekolah gratis. Meski kebijakan ini mendukung pemerataan pendidikan, pengelola sekolah swasta kebingungan terkait sumber dana dan mekanisme pelaksanaannya. Artikel ini membahas tantangan dan harapan sekolah swasta dalam menghadapi perubahan kebijakan pendidikan nasional.

Read More »